Mengendalikan Harga Sembako

Permasalahan sosial di Indonesia tampaknya tidak akan pernah kunjung selesai. Selalu saja ada subyek baru yang menjadi bahan perbincangan untuk mengambinghitamkan pemerintah yang tidak kompeten dalam mengurusi rakyatnya. Mulai dari pendidikan yang mahal dan tidak menguntungkan rakyat kecil, kemiskinan yang sudah menjadi masalah klasik dan tidak pernah didapati penyelesaiannya. Semuanya bertumpu pada kondisi sosial masyarakat Indonesia.

Salah satu permasalahan yang sering mencekik rakyat, terlebih lagi rakyat kelas bawah, adalah kelangkaan sembilan bahan pokok makanan (sembako). Beberapa waktu lalu, harga sembako melonjak cukup tinggi. Untuk harga beras saja, kenaikannya mencapai Rp 1.000,- per kilogram untuk jenis beras paling bagus. Harga yang semula Rp 6.300, kemudian naik menjadi Rp 7.300. Tentu hal ini sangat memberatkan bagi mayoritas warga yang notabene adalah rakyat menengah ke bawah.

Kenaikan harga sembako sebenarnya dipengaruhi oleh kenaikan harga beberapa tarif lain, seperti harga tarif listrik, transportasi dan lainnya. Kenaikan harga ini sangat berdampak pada pola hidup masyarakat. Khususnya bagi mereka yang memiliki tingkat penghasilan rata-rata atau minus. Kondisi ini benarbenar menjerat mereka. Sebagian pengamat menyebut, kondisi seperti ini adalah proses pemiskinan massal secara perlahan terhadap rakyat. Ironis memang, Indonesia yang terkenal sebagai negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, potensi kepemilikan bahan makanan pokok yang bisa selalu ada setiap saat. Kenyataan mengatakan lain, Indonesia justru termasuk sebagai negara penyumbang kemiskinan yang berdampak pada kematian warganya.

Tentu ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan porsinya ketika apa
yang seharusnya diperoleh bertolak belakang dengan kenyataan yang diterima. Ada sistem yang perlu dibenahi dan dikaji lebih dalam untuk kemudian dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang berkepanjangan ini.

Pemerintah telah berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan pokok dan mengendalikan harga di pasar. Permasalahan tak bias dibiarkan berkepanjangan tanpa ada tekad kuat untuk memperbaiki sistem yang ada. Pemerintah telah mulai memikirkan teknis penyelesaian dan memaksimalkan semua SDM yang kompeten dalam bidangnya untuk ikut serta membantu memberikan ide dan turut aktif langsung ke lapangan. Di antara program yang bisa dijadikan solusi adalah bantuan pemerintah untuk warga berupa peminjaman atau pemberian modal untuk mulai merintis usaha kecil. Pemerintah dan masyarakat sama-sama berperan aktif. Masyarakat mulai membangun kemandirian untuk bisa survive dalam menjalani hidupnya.

Masyarakat semestinya secara kreatif memikirkan jenis usaha yang sebisa mungkin dilakukan, kemudian setelah itu menyerahkan kepada pemerintah setempat untuk menindaklanjuti niat baik itu dengan diberikannya kemudahan berupa pinjaman modal. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah juga harus mengawasi segala kebijakan yang hendak diputuskan. Kebijakan kenaikan harga dilakukan tidak secara semena-mena, tanpa mempertimbangkan kondisi rakyat kecil yang akan menjadi subyek pertama yang terkena dampak itu. Pemerintah harus menekan sekecil mungkin harga-harga yang bergulir di pasaran hingga mencapai harga yang benar-benar dapat terjangkau khususnya oleh kalangan bawah. Bersamaan dengan itu, juga perlu dilakukan peningkatan daya beli dan pendapatan masyarakat. Hal ini tentunya akan berdampak pada kondisi keuangan negara. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa yang kaya akan sumber daya alam harus mulai membiasakan diri bersikap mandiri dalam pengelolaan kekayaan alam yang kita miliki.